METRO, cyberkatulistiwa.com – DPRD meminta pembangunan Jalan Walet di Metro Utara 100 persen di bangun mengunakan APBD. Pasalnya, itu memang merupakan jalan milik pemerintah yang disekitar jalan itu ada masyarakatnya.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Basuki, di ruang kerjanya, Senin (21/1). Politisi PDI-P tersebut mengatakan tidak perlu harus membangunnya dibagi dua dengan perusahaan yang mengunakan jalan tersebut.
“Masyarakat memiliki hak untuk jalan tersebut, lantaran mereka sudah membayar pajak dan jalan tersebut menjadi kewajiban pemerintah yang membangunnya,”ucapnya.
Dewan mengestimasi paling pemerintah menghabiskan dana senilai Rp6 miyar untuk membangun jalan sepanjang 3 Km itu. “Jika itu dibangun APBD, maka pemerintah nantinya membuat klasifikasi jalan untuk menentukan penyesuaian tonasenya. Sementara perusahaan bisa dibebankan jika kerusakan jalan tersebut terjadi, karena kendaraannya melintasi disana, untuk dimintakan memperbaikinya,”tambahnya.
Hal senada juga disampaikan Zasdianur Wahid dari Komisi III DPRD. Ia juga menginginkan total pembangunan jalan tersebut hendaknya dibangun mengunakan APBD saja. “Jadi tak perlu harus dibagi dua dengan perusahaan PT STM milik Tomo untuk membangunnya, karena itu memang jalan milik negara, bukan milik perusahaan,”tuturnya.
Dan tidak benar jika DPRD menghambat pembangunan jalan tersebut jika akan dibangun ditanggung Pemkot dan Perusahaan. Dewan menginginkan agar jalan tersebut total dibangun APBD.
Menurutnya boleh saja perusahaan tersebut ikut, jika terjadi kerusakan akibat dilintasi kendaraan bertonase miliknya untuk memperbaikinya. (*)
Comment